Tugas kuliah: Aspek Hukum dalam Ekonomi minggu ke-2

Hukum Perjanjian

I. Pengertian

Perikatan:

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

II. Hubungan antara Perikatan dengan perjanjian

Perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian juga

merupakan sumber perikatan.

C. Asas Dalam Perjanjian

1 .Asas Terbuka

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka, disimpulkan dalam pasal 1338 (1) : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”

2 .Asas Konsensualitas

Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Asas Konsensualitas

teori pernyataan

a. perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan. b.perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

Teori Penawaran bahwa perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Apabila seseorang melakukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara tertulis maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban secara tertulis dari pihak lawannya.

Asas kepribadian suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

E. SYARAT-SYARAT SYAHNYA SUATU PERJANJIAN

Ada 4 syarat yaitu : (pasal 1320 KUHPer)

Syarat Subyektif :

- Sepakat untuk mengikatkan dirinya;

- Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Syarat Obyektif :

- Mengenai suatu hal tertentu;

- Suatu sebab yang halal.

Orang yang tidak cakap (ps.1330 KHUPerdata)

- Orang –orang yang belum dewasa

- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

- Mereka yang telah dinyatakan pailit;

- Orang yang hilang ingatan.

F. UNSUR DAN BAGIAN PERJANJIAN

1. Unsur Perjanjian

Aspek Kreditur atau disebut aspek aktif :

1). Hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran

dilaksanakan;

2). Hak kreditur untuk menguggat pelaksanaan

pembayaran

3). Hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim.

Aspek debitur atau aspek pasif terdiri dari :

1). Kewajiban debitur untuk membayar utang;

2). Kewajiban debitur untuk bertanggung jawab

terhadap gugatan kreditur

3). Kewajiban debitur untuk membiarkan barang-

barangnya dikenakan sitaan eksekusi (haftung)

2 .Bagian dari Perjanjian Essensialia

Bagian –bagian dari perjanjian yang tanpa bagian ini perjanjian tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah essensialia bagi perjanjian jual beli.

Naturalia

Bagian-bagian yang oleh UU ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.

Misalnya penanggungan.

Accidentalia

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana UU tidak mengaturnya.

Misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

G. Macam Perikatan

Bentuk yang paling sederhana:

Perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Yi apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan

sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal serta

penuntutanya. Ini dapat dilakukan seketika

Bentuk perikatan yang agak lebih rumit:

a. Perikatan bersyarat: suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

1). Perikatan dengan syarat tangguh

Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang

dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik

terjadinya peristiwa itu.

2). Perikatan dengan suatu syarat batal

Suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau

batal apabila peristiwa yang di maksud itu terjadi.

b.         Perikatan dengan ketetapan waktu
            Suatu ketepatan waktu tidak menangguhkan
               lahirnya suatu perjanjian atau perikatan suatu
            perjanjian atau perikatan, melainkan hanya
            menanggungkan pelaksanaanya, ataupun
            menetapkan lama waktu berlakunya suatu
            perjanjian atau perikatan.
c.         Perikatan mana suka (Alternatif)
            Suatu perikatan, dimana ada dua atau lebih
            macam prestasi sedangkan kepada si berhutang
            diserahkan yang mana ia akan lakukan.

d.         Perikatan tanggung menanggung
            Suatu perikatan dimana terdapat beberapa orang
            bersama-sama sebagai pihak debitur berhadapan
            dengan satu kreditur atau sebaliknya.
            Bila beberapa orang berada di pihak debitur maka tiap-
            tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh
            utang. Sebaliknya bila beberapa orang berada dipihak
            kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut
            pembayaran seluruh utang.
e.         Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat
            dibagi;
          Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah
            sekedar prosentasinya dapat dibagi menurut imbangan
            pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat
            prestasi itu.

Perikatan dengan ancaman hukuman

Adalah: suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatanya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatanya tidak dipenuhi.

Tujuan Sanksi/denda:

1. Menjadi pendorong bagi si berutang supaya

memenuhi kewajibanya.

2. Untuk memberikan si perpiutang dari

pembuktian tentang jumlahnya atau

besarnya kerugian yang dideritanya.

TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN WAN PRESTASI, OVERMACHT DAN RESIKO

Cidera Janji

Yaitu : Suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak.

Bentuk Wan prestasi/Cidera janji berupa:

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan

- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna

- Malaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu

- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat kelalaian debitur

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur

(Ganti Rugi ), menurut pasal 1243 KUHPerdata maka,

Biaya yaitu : Segala pengeluaran atau perongkosan

nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu

pihak

Kerugian yi : Kerugian karena kerusakan barang-

barang kepunyaan kreditur yang

berakibat dari kelalaian debitur.

Bunga yaitu : Kerugian yang berupa kehilangan

keuntungan yang sudah dibayarkan oleh

kreditur.

2. Pembatalan perjanjian

Menurut pasal 1266 KUH Per membawa kedua pihak kembali seperti keadaan semula sebelum perjanjian diadakan, jadi perjanjian ini ditiadakan.

3. Peralihan resiko

Menurut pasal 1460 KUH Per Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang-barang yang terjadi obyek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara

Menurut pasal 181 HIR bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara.

Menurut pasal 1276 KUH Per, kreditur dapat menuntut:

- Pemenuhan perjanjian

- Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

- Ganti rugi

- Pembatalan perjanjian

- Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi

III. OverMacht/Force majeur

- Pengertian

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalagi debetur untuk memenuhi presentasinya, dimana debitur tidak dapat dipersoalkan dan dia tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

- Overmacht menghentikan perikatan dan berakibat:

Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi

Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi

Resiko tidak beralih kepada debitur

Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

RESIKO

Adalah: Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

1. Resiko pada Perjanjian sepihak

Resiko ditanggung oleh kreditur, debitur tidak

wajib memenuhi prestasinya.

2. Resiko pada Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena overmacht maka seolah–oleh perjanjian itu tidak pernah ada.

HAPUSNYA PERJANJIAN (ps.1381 KUHPerdata)

1. Karena pembayaran;

2. Karena penawaran pembayaran;

3. Karena pembaharuan utang/novatie;

4. Karena perjumpaan utang/kompensasi;

5. Karena percampuran utang;

6. Karena musnahnya obyek;

7. Karena pembebasan utang;

8. Karena batal demi hukum atau dibatalkan;

9. Karena berlakunya syarat batal;

10. Karena daluarsa yang membebaskan.

Hukum Dagang (KUHD)

Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan memiliki akar kata dagang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau niaga. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat dan kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan maksud untuk memperoleh kuntungan. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan (daden van koophandel) sebagai pekerjaan sehari-hari.

Ada isitlah lain yang perlu untuk dijajarkan dalam pemahaman awal mengenai hukum dagang, yaitu pengertian perusahaan dan pengertian perniagaan. Pengertian perniagaan dapat ditemukan dalam kitab undang-undanghukum dagang sementara istilah perusahaan tidak. Pengertian perbuatan perniagaan diatur dalam pasal 2 – 5 kitab undang-undang hukum dagang. Dalam pasal-pasal tersebut, perbuatan perniagaan diartikan sebagai perbuatan membeli barang untuk dijual lagi dan beberapa perbuatan lain yang dimasukkan dalam golongan perbuatan perniagaan tersebut. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa pengertian perbuatan perniagaan terbatas pada ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 2- 5 kitab undang-undang hukum dagang sementara pengertian perusahaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum dagang.

Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai pengertian hukum dagang, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Apabila dirunut, perikatan dapat terjadi dari perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari undang-undang.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perkembangan Hukum Dagang

KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) berdasarkan asas konkordansi. Asas Konkordansi menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda, berlaku juga di Hindia Belanda atas dasar asas unifikasi. Wetbook van Koophandel disahkan oleh Pemerintah Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838. Berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan Staatblaad 1847 No. 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848.

Apabila dirunut kebelakang, Wetbook van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Hindia Belanda) merupakan turunan dari Code du Commerce, Perancis tahun 1808, namun demikian, tidak semua isi dari Code du Commerce diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Misalnya tentang Peradilan khusus yang mengadili perselisihan dalam lapangan perniagaan, yang dalam code du commerce ditangani oleh lembaga peradilan khusus (speciale handelrechtbanken), tetapi di Belanda perselisihan ini ditangani dan menjadi jurisdiksi peradilan biasa.

Sementara itu, di Perancis sendiri Code du Commerce 1908 merupakan kodifikasi hasil penggabungan dari dua kodifikasi hukum yang pernah ada dan berlaku sebelumnya, yaitu Ordonance du Commerce 1963 dan Ordonance de la Marine 1681. Kodifikasi Perancis yang pertama ini terjadi atas perintah ra Lodewijk.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri Wetbook van Koophandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial (terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada dasarnya memuat dua (2) substansi besar, yaitu tentang dagang pada umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran.

Bursa yang diaitur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat melalui lembaga pasar modal sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Bursa Komoditi Berjangka yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Terhadap ketentuan wesel, cek, promes, sekalipun belum diubah tetapi lembaga surat berharga telah dilengkapi dengan berbagai peraturan yang tingkatnya dibawah UU, khusus untuk Surat Utang Negara (SUN), yang termasuk dalam kategori surat berharga, diatur dalam UU No. 24 Tahun 2002. Sementara tentang Pertanggungan (asuransi) telah berkembang menajdi industri yang sangat besar. Pengaturan terhadap pertanggungan telah mengalami perkembangan yang cukup mendasar, khususnya dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

Wajib Daftar Perusahaan

§ Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

§ Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

§ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 596/MPP/Kep/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

§ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 597/MPP/Kep/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan

A. Tujuan dan Sifat

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha

B. Manfaat

1. Bagi Pemerintah :

o Memudahkan sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tentang perusahaan asing.

o Sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib

2. Bagi Dunia Usaha :

o Menciptakan keterbukaan antar perusahaan;

o Memudahkan mencari mitra bisnis;

o Mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas;

o Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas suatu perusahaan.

C. Kewajiban Pendaftaran Perusahaan

Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, termasuk di dalamnya :

o Kantor Cabang,

o Kantor Pembantu,

o Anak Perusahaan,

o Agen,

o Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian

D. Perusahaan yang terkena kewajiban pendaftaran berbentuk usaha :

§ Perseroan Terbatas (PT);

§ Koperasi;

§ Persekutuan Komanditer (CV);

§ Firma (Fa);

§ Perorangan;

§ Bentuk Perusahaan Lain

E. Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan

a) Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan kecil perorangan yang :

§ Dijalankan sendiri;

§ Memperkerjakan anggota keluarga terdekat;

§ Tidak memerlukan izin usaha;

§ Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan

b) Usaha di luar bidang ekonomi yang tidak bertujuan mencari profit

§ Pendidikan formal

§ Pendidikan non formal

§ Rumah sakit

c) Yayasan dsb.

F. Apa yang wajib didaftarkan oleh perusahaan ?

1. Pengenalan Tempat

2. Data Umum Perusahaan

3. Legalitas Perusahaan

4. Data Pimpinan Perusahaan

5. Data Pemegang Saham Perusahaan

6. Data Kegiatan Perusahaan

7. Komoditi / Produk;

8. Modal;

9. Kategori Perusahaan;

10. Informasi Lainnya.

G. Khusus untuk Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) ditambahkan :

1. Tanggal Pernyataan Pendaftaran;

2. Tanggal & Nomor Izin Ketua Bapepam;

3. Harga nominal Saham

4. Tanggal Pencatatan (listing);

5. Tanggal Pencabutan Pencatatan (delisting)

H. Dimana & Bagaimana pendaftaran WDP ?

Tempat :

Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP)

Cara :

§ Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

§ Membayar biaya administrasi

§ Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan oleh Pemilik/Pengurus/ Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan

I. Sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran :

§ Sanksi Pidana kejahatan (Pasal 32 UU-WDP) karena pengusaha dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

§ Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 33 UU-WDP) karena pengusaha melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

§ Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 34 UU-WDP) karena pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sumber :

staff.ui.ac.id/internal/131861375/.../FE-HUKUMPERJANJANJIAN.ppt‎

‎http://statushukum.com/hukum-dagang.html

fe.unila.ac.id/~ivan/Backup/.../HUKUM%20BISNIS(ivan).pptx‎

http://www.slideshare.net